WARTASULSELNEWS. COM – Demokrasi Indonesia tidak sedang terancam oleh kurangnya pemilu, tetapi oleh cara rakyat menggunakan hak pilihnya. Di tengah maraknya politik uang, banjir hoaks, dan pencitraan semu, suara pemilih pemula justru menjadi medan pertarungan paling menentukan: apakah demokrasi akan tumbuh dewasa, atau semakin rusak dari dalam.
Hal itu ditegaskan oleh Mappasessu, S.H., M.H., akademisi dan praktisi hukum, pada kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang secara spesifik menargetkan mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Gazali Soppeng, yang masuk dalam segmen vital yakni Kelompok Pemilih Pemula. Senin (15/12/2025).
Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi upaya menyelamatkan masa depan demokrasi yang mulai kehilangan arah.
“Kita terlalu sering memuja partisipasi tinggi, tapi lupa bertanya: partisipasi untuk kualitas, atau sekadar angka?” tegasnya.
Mappasessu menilai, demokrasi hari ini menghadapi ancaman serius dari pemilih yang tidak sadar, bukan dari sistem pemilu itu sendiri. Ketika suara dijual murah, ditukar dengan uang, janji palsu, atau sentimen emosional, maka demokrasi berubah menjadi transaksi. Dalam situasi itu, pemilu tetap berlangsung, tetapi keadilan sosial justru menjauh.
Ia mengingatkan, satu suara bukan perkara sepele. Secara hukum dan politik, satu suara adalah mandat kekuasaan. Dari suara itulah lahir pemimpin, kebijakan anggaran, arah pendidikan, dan nasib pelayanan publik. Salah memilih bukan hanya kesalahan personal, tetapi kesalahan kolektif yang dampaknya ditanggung seluruh masyarakat selama bertahun-tahun.
“Lima menit di bilik suara bisa menghasilkan lima tahun penderitaan kebijakan publik. Ini fakta, bukan retorika,” ujarnya lugas.
Menurutnya, pendidikan pemilih pemula harus berhenti menjadi kegiatan formalistik yang hanya mengajarkan cara mencoblos. Yang lebih penting adalah mengajarkan mengapa harus memilih dengan benar. Demokrasi bukan sekadar kebebasan memilih, tetapi tanggung jawab moral atas dampak pilihan tersebut.
Ia juga menyoroti fenomena berbahaya ketika pemilih muda lebih mengenal slogan media sosial daripada rekam jejak calon. Demokrasi pun bergeser dari arena rasional menjadi panggung emosional. Akibatnya, pemimpin dipilih bukan karena kapasitas, melainkan karena viralitas.
“Demokrasi rusak bukan karena rakyat bodoh, tetapi karena rakyat tidak diberi kesadaran,” sindirnya.
Dalam perspektif demokrasi Pancasila, Mappasessu menegaskan bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak boleh dimaknai secara dangkal. Demokrasi Indonesia bukan demokrasi bebas nilai. Ia harus berakar pada Pancasila, berorientasi pada keadilan sosial, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan pada elite atau pemodal politik.
Ia menilai, pemilih pemula hari ini memegang posisi strategis. Jika mereka apatis, demokrasi melemah. Jika mudah dibeli, demokrasi rusak. Jika mudah dipecah oleh hoaks dan sentimen, demokrasi menjadi rapuh. Namun sebaliknya, jika mereka sadar, kritis, dan berintegritas, demokrasi Indonesia punya harapan nyata.
“Masa depan demokrasi Indonesia tidak sedang ditentukan di ruang elite, tetapi di kepala dan nurani pemilih pemula hari ini,” tutup Mappasessu.
