Wartasulselnews.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid menghadiri acara Ngopi Rukun yang diinisiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Soppeng di Hark Cafe Malaka. Selasa (11/2/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kebersamaan antar umat beragama dan menjunjung harmoni kehidupan.
Acara ini dihadiri Kakan Kemenag Soppeng, Kesbangpol, Polres Soppeng, Para Pimpinan Majelis Agama, Ketua MUI Soppeng, Ormas dan Pemuda Lintas Iman.
Kakan Kemenag Soppeng, H. Afdal menjelaskan bahwa acara Ngopi Rukun ini adalah sarana dialektika antar para pemuka agama yang membahas sejumlah issu lintas segmentasi dalam rangka mewujudkan kerukunan dalam bentuk dialog yang sifatnya lebih santai dan rileks.
“Acara seperti ini diharapkan bisa melahirkan sebuah komitmen untuk bekerja bersama untuk memberikan nilai nilai kerukunan dan kemanusiaan yang tidak sekedar simbolis tapi lebih nyata dan lebih membaur. Sehingga melahirkan sikap saling memiliki dan berujung kepada kedamaian,” ucap H. Afdal.
Lebih lanjut, Afdal melaporkan bahwa di Kabupaten Soppeng toleransi umat beragama hidup dengan rukun.
“Bahkan kami sudah melaunching kampung moderasi beragama di Desa Barang dan Kelurahan Botto,” ucap Afdal.
Sementara, Kakanwil Kemenag Sulsel H. Ali Yafid yang tampil sebagai narasumber menghaturkan terima kasih atas peran serta dan sikap proaktif FKUB Kabupaten Soppeng dalam menjaga kondusifitas Kehidupan umat beragama di Sulsel.
Di katakan bahwa kegiatan seperti ini perlu di galakkan dan merupakan bagian Asta Cita Kementerian Agama (Kemenag) RI yang selalu di gaungkan Anre Gurutta Prof Nasaruddin yakni memantapkan kehidupan beragama yang toleran dan harmonis.
Ia menambahkan, agen moderasi beragama selama ini juga telah terbangun cukup banyak, termasuk di dunia pendidikan. Hal ini bisa ditemui di lingkungan Kementerian Agama seperti rumah moderasi.
“Agen-agen ini perlu terus ditumbuh kembangkan dan diperkuat. Moderasi beragama masih perlu terus disuarakan, disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar bisa dipahami dan dilaksanakan, termasuk melalui kurikulum pendidikan yang berbasis toleransi,” jelasnya.
