WARTASULSELNEWS.COM – Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle Ks Dalle melontarkan koreksi tajam terkait beban keuangan daerah dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI yang dihadiri Kementerian Dalam Negeri, APKASI, APEKSI, dan APPSI di Senayan, Jakarta. Kamis (30/7/2026)
Dalam forum krusial tersebut, Wabup Soppeng yang juga Sekretaris Asosiasi Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia (ASWAKADA) secara gamblang menyuarakan dua persoalan fundamental yang selama ini mencekik ruang gerak Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Isu utama yang menjadi sorotan keras adalah ketidakpastian mekanisme pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Wabup Soppeng menegaskan, skema penggajian PPPK yang ditumpukkan sepenuhnya ke APBD telah menyedot porsi anggaran daerah secara masif.
“Kami mendesak adanya kepastian skema pembiayaan gaji PPPK dari pemerintah pusat agar tidak seluruhnya membebani APBD. Jika ruang fiskal terus tertekan, kapasitas daerah dalam mendanai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur jelas akan terganggu,” tegas Selle di hadapan forum Komisi II DPR RI.
Selain urusan penggajian PPPK, Wabup Soppeng juga menuntut adanya penyempurnaan dan revisi regulasi yang selama ini dinilai ‘membelenggu’ kewenangan daerah. Menurutnya, banyak aturan perundang-undangan nasional yang kurang adaptif dan justru menghambat pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di akhir penyampaiannya, ia menekankan bahwa daerah yang mandiri tidak akan pernah terwujud jika pusat setengah hati memberikan kewenangan dan dukungan anggaran.
“Daerah yang kuat membutuhkan kewenangan yang memadai, regulasi yang adaptif, dan dukungan nyata dari pusat. Aspirasi ini kami kawal agar lahir kebijakan nasional yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan bagi seluruh daerah di Indonesia,” pungkasnya.
Langkah berani ini diharapkan menjadi masukan konkret bagi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan payung hukum serta kebijakan fiskal nasional yang memihak pada pemerataan pembangunan di daerah.
