WARTASULSELNEWS.COM – Ancaman krisis pangan membayangi Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Dampak kemarau panjang yang kian ekstrem membuat ribuan hektare lahan persawahan warga yang tersebar di enam kecamatan mengalami kekeringan ringan hingga sedang. Para petani kini menatap cemas tanah sawah mereka yang retak dan bulir padi yang mulai mengering.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wilayah terdampak menyebar di enam wilayah, yakni Kecamatan Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriwawo, dan Ganra. Debit air dari sungai maupun saluran irigasi di area tersebut menyusut drastis, bahkan sebagian besar telah mengering total.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, membenarkan kondisi kritis yang tengah melanda wilayah pertanian Bumi Latemmamala tersebut. Pihaknya terus melakukan pendataan dan pemantauan berkala terhadap luas areal persawahan yang mengalami krisis air.
“Benar, berdasarkan pendataan terbaru per hari ini, sekira kurang lebih 3.500 hektare tanaman padi milik warga dipastikan terdampak kekeringan ringan hingga sedang yang tersebar di enam kecamatan,” ungkap H. Asis Dahlan. Kamis (30/7/2026).
Dia menjelaskan bahwa tanaman padi yang terdampak berada pada fase tumbuh yang sangat sensitif terhadap pasokan air. Jika pasokan air tidak segera tertangani, potensi penurunan hasil panen hingga gagal panen (puso) bisa meningkat signifikan.
Meski sebagian besar wilayah mengalami krisis air, H. Asis Dahlan menambahkan bahwa masih ada kawasan pertanian di Soppeng yang tergolong aman dan bertahan di tengah musim kemarau ini.
”Di tengah kepungan kemarau ini, dua kecamatan dilaporkan luput dari dampak buruk kekeringan. Kecamatan Citta dan Kecamatan Marioriawa hingga saat ini masih memiliki sistem pengairan dan ketersediaan air yang tergolong sangat bagus,” tambah H. Asis Dahlan.
Kondisi pengairan yang memadai di Citta dan Marioriawa memungkinkan aktivitas pertanian dan pola tanam warga setempat tetap berjalan normal tanpa kendala pasokan air yang berarti.
Selain itu, ia mengimbau kepada kelompok tani untuk intensif berkomunikasi dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk bergerak cepat melakukan pendataan dalam rangka mengambil langkah-langkah darurat.
