Oleh: H. Ahmad Saransi
WARTASULSELNEWS.COM – Berlarut-larutnya persoalan antara Rusman Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng dengan Andi Muhammad Farid (Ketua DPRD Soppeng), memperlihatkan sebuah gejala sosial yang lebih dalam daripada sekadar konflik personal atau kelembagaan. Peristiwa ini seolah menyingkap krisis Tomatowa atau orang tua panutan atau figur penengah yang dalam tradisi masyarakat Soppeng dahulu berperan penting menyelesaikan persoalan sebelum ia membesar dan jatuh ke ranah hukum positif atau ditangani aparat penegak hukum.
Dalam tatanan sosial Bugis Soppeng, konflik bukanlah hal asing. Namun yang membedakan masa lalu dan masa kini adalah cara menyikapinya. Sejarah lokal mencatat bahwa masyarakat Soppeng memiliki rujukan kuat tentang penyelesaian konflik yang berlandaskan kearifan, keberanian moral, dan kepentingan ketenteraman bersama. Konflik antara La Mataesso, Datu Soppeng Riaja, dan La Makkarodda, Datu Soppeng Rilau. Dengan peran para tetua dan kesadaran para pemimpin, perselisihan itu akhirnya berujung pada perdamaian yang baik, menjaga martabat kedua belah pihak sekaligus ketenangan rakyat.
Demikian pula kisah Datu Soppeng ke 9 La Mannusa To Akkarangeng, yang di hadapan orang banyak berani mengakui kesalahannya karena telah memungut barang milik orang lain. Tindakan itu bukan sekadar pengakuan pribadi, melainkan teladan kepemimpinan, bahwa kejujuran dan keberanian mengakui salah adalah fondasi utama tata damai. Baik La Makkarodda maupun La Mannusa To Akkarangeng menunjukkan bahwa kekuasaan sejati bukan pada kemampuan memaksakan kehendak, melainkan pada kesediaan merendahkan ego demi ketenteraman masyarakat.
Dalam konteks hari ini, berlarutnya konflik di Soppeng mencerminkan memudarnya ruang musyawarah dan figur panutan yang dihormati bersama. Ketika Tomatowa tak lagi hadir atau tak lagi didengar, persoalan kecil mudah membesar, relasi sosial mengeras, dan hukum positif menjadi satu-satunya jalan keluar bukan sebagai pilihan terakhir, melainkan sebagai pelarian dari kegagalan berdialog.
Narasi sejarah Soppeng sesungguhnya memberi pesan yang jernih, perdamaian lahir dari keberanian mengakui salah, dari kebijaksanaan para panutan, dan dari kesadaran bahwa ketenangan masyarakat lebih utama daripada kemenangan pribadi. Tanpa menghidupkan kembali nilai-nilai itu, konflik akan terus berulang, dan Soppeng berisiko kehilangan salah satu warisan terpentingnya, kearifan dalam menyelesaikan perbedaan. (*)
