WSS.NEWS.COM – Di tengah riuhnya polemik soal penugasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga Kejaksaan di seluruh wilayah Republik Indonesia, di tanggapi oleh Ahmad Basir Muin atau yang lebih dikenal dengan ABM.
Mahasiswa Pascasarjana asal Bumi Latemmamala ini menilai bahwa keterlibatan TNI dalam membantu pengamanan di lingkungan kejaksaan adalah kebijakan strategis yang tepat guna, bukan intervensi berlebihan.
“Ini bukan hal baru, ini lahir dari Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah berlangsung lama antara TNI dan Kejaksaan,” katanya. Selasa (20/5/2025).
Dikatakan bahwa, sebagai seorang mahasiswa dan putra dari seorang prajurit TNI telah membentuk cara berpikirnya analitis, terstruktur, dan berprinsip pada keamanan nasional.
“Negara kita sedang menghadapi bentuk ancaman yang tak kasat mata. Ancaman asimetris. Bisa berupa infiltrasi ideologi, bisa juga korupsi sistemik dan keamanan. Dalam situasi seperti ini, sinergi antar-lembaga penegak hukum dan pertahanan adalah langkah yang rasional, ” ucapnya.
Menurutnya, saat ini diperlukan model pendekatan integratif, di mana kekuatan hard power (TNI) bisa menyatu dengan law enforcement (Kejaksaan). Ini bukan bentuk militerisme, melainkan preventive cooperation.
“Jika kita membatasi peran TNI hanya pada aspek tempur (combat) maka kita sedang mengerdilkan kapasitas bangsa sendiri. Apalagi jika sinergi itu berada di bawah payung hukum dan saling menghormati kewenangan,” lanjutnya.
Saat ini banyak pihak-pihak yang terlalu reaktif yang menafsirkan bahwa ini sebagai ancaman demokrasi. Justru, ketika keamanan dan supremasi hukum saling mendukung, di situlah negara kuat dibangun dan demokrasi bisa berjalan dengan baik karn kehadiran TNI menjaga kejakasaan bukan hadir utk mengintervensi tapi hadir untuk membantu mengamankan ancaman yang datang dari kelompok kelompok yang ingin menghancurkan keutuhan NKRI dan kelompok yg ingin mengambil seluruh harta kekayaan negeri ini.
“Saya tidak hanya bicara sebagai mahasiswa. Saya berbicara sebagai anak bangsa. Dan sebagai putra seorang prajurit TNI. Saya percaya bahwa setiap langkah kebijakan harus dilihat dalam konteks besar, geopolitik, stabilitas nasional, dan psikologi pertahanan masyarakat,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa, TNI bukan musuh demokrasi. TNI adalah bagian dari pagar bangsa. Jika itu difungsikan secara konstitusional, kenapa harus diributkan ?
“Dan saya juga ingin menegaskan bahwa diskusi kebangsaan bisa dilakukan dengan akal sehat, bukan sekadar nyinyir opini. mahasiswa harus memiliki wawasan kebangsaan agar dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan NKRI,” pungkasnya.
