WARTASULSELNEWS.COM — Kinerja internal pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Jalan Kemakmuran, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, resmi mendapat sorotan tajam. Di tengah terhentinya distribusi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah sekolah selama hampir sepekan, penjelasan kooperatif dari pihak mitra justru diciderai oleh sikap kontras dan arogansi oknum karyawan dapur.
Mitra SPPG, Indra, sebelumnya telah memberikan penjelasan terbuka saat berbincang dengan media online Wartasulselnews.com pada Rabu (28/10/2026). Indra mengungkapkan bahwa tidak beroperasinya dapur SPPG disebabkan oleh dana operasional dari pusat yang belum dicairkan—sebuah kendala administrasi akhir tahun yang disebutnya berlaku secara nasional di seluruh Indonesia.
Namun, situasi sangat berbeda justru ditunjukkan saat awak media melakukan konfirmasi lanjutan di lapangan pada Kamis (29/10/2026). Alih-alih menyampaikan informasi transparan seperti yang dijelaskan pihak mitra, seorang karyawan perempuan di lokasi justru melontarkan respons ketus dan mempertanyakan kehadiran media.
”Apa masalahnya kalau terhenti, na ndak adaji keberatan dari orang tua murid. Apa hubungannya media menulis masalah ini?” ujar karyawan tersebut sebelum bergegas masuk ke dalam dapur, sebagaimana dikutip dari Potret Sulsel.
Tidak berhenti di situ, karyawan tersebut juga melontarkan tudingan miring yang merendahkan marwah profesi jurnalis.
”Terus, kalau berita seperti ini ditulis, ujung-ujungnya wartawan pasti minta uang saja ke yayasan, sudah banyak kejadian,” tambahnya.
Pernyataan bernada tudingan tanpa dasar itu sontak memicu keberatan keras dari para jurnalis dan pemerhati publik di Soppeng. Konfirmasi yang dilakukan awak media murni untuk mencari informasi publik demi kepentingan siswa dan orang tua murid, bukan untuk meminta sesuatu seperti yang dituduhkan secara sepihak.
Melalui pemberitaan ini, masyarakat dan insan pers secara terbuka menyampaikan aduan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Bapak Sudaryono, untuk segera turun tangan. Publik mendesak agar manajemen internal SPPG Lalabata dievaluasi total, diberikan pembinaan etika kerja, serta memastikan kejelasan pencairan anggaran agar hak makan bergizi anak-anak sekolah di Soppeng tidak terus-menerus terkatung-katung.
