SOPPENG — Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng melalui Bidang Intelijen menggelar kegiatan Penerangan Hukum di Aula Gabungan Dinas Kantor Bupati Soppeng, Jumat (2/10/2026).
Langkah ini ditujukan untuk membentengi aparatur pemerintah daerah dan elemen pelayanan publik dari potensi pelanggaran hukum serta tindak pidana korupsi.
Kegiatan strategis ini dihadiri secara meluas oleh jajaran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pimpinan BUMN dan BUMD se-Kabupaten Soppeng, para Camat, hingga seluruh Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Soppeng.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Soppeng, Nazamuddin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penyuluhan ini merupakan wujud fungsi Intelijen Kejaksaan sebagai upaya preventif (pencegahan) dini. Menurutnya, pemahaman hukum yang matang merupakan fondasi penting dalam membangun tatanan pemerintahan yang bersih.
Dalam pembekalannya, para pejabat dan pimpinan daerah diingatkan untuk mengenali serta mengantisipasi berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Praktik melanggar hukum yang menjadi sorotan utama untuk dihindari antara lain suap, gratifikasi, pungutan liar (pungli), penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, manipulasi administrasi, hingga penggelembungan (mark-up) anggaran.
Nazamuddin turut menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berhenti pada edukasi. Apabila imbauan dan langkah pencegahan yang telah disampaikan tidak diindahkan, Kejari Soppeng siap mengambil tindakan tegas.
”Jika upaya-upaya preventif ini tidak diindahkan, maka akan dilakukan langkah lebih lanjut berupa tindakan represif atau penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nazamuddin.
Mewakili Bupati Soppeng, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si., mengapresiasi komitmen dan inisiatif Kejari Soppeng. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini bagi seluruh jajaran birokrasi agar dapat menjalankan tugas pembangunan secara transparan, akuntabel, dan taat asas.
Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap sinergi bersama Kejari Soppeng terus berjalan harmonis guna mencegah timbulnya permasalahan hukum sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib dan berintegritas.
Mengusung tagline “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”, Kejari Soppeng berharap kegiatan Penerangan Hukum ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif serta memperkuat budaya taat hukum di seluruh tingkatan pemerintahan hingga ke pelosok desa.
