Ilustrasi stunting
WARTASULSELNEWS. COM – Prevalensi kasus Stunting di Kabupaten Soppeng naik signifikan pada tahun 2024. Padahal, dana miliaran rupiah telah digelontorkan untuk menekan angka Stunting.
Data yang dihimpun media ini, Prevalensi Stunting Kabupaten Soppeng menyentuh posisi 26,6 persen atau naik ke peringkat 14.
Padahal Dana Stunting yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal (DIF) mencapai 5 Miliar yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada tahun 2023 semestinya mampu menekan penurunan angka Stunting.
Namun, anggaran sebesar itu berbanding terbalik dengan pencapaian angka Stunting yang dinilai gagal menekan angka Stunting yang mulanya 24 persen naik menjadi 26 persen.
Berdasarkan data tersebut, Agus Setiawan, Koordinator Forum Komunikasi Jurnalis (FKJ) menilai intervensi Stunting yang dilakukan Dinas terkait tidak maksimal. Apalagi, dilihat dari jumlah anggaran yang dikelola sangat besar sementara hasil yang dicapai justru mengalami peningkatan.
“Kami mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar itu, karena tidak memberikan efek terhadap prevalensi Stunting di Kabupaten Soppeng. Stunting ini harus menjadi hal yang serius ditangani. termasuk penggunaan anggarannya,” cetus Agus Setiawan. Rabu (10/12/2025).
Selain itu, kata Agus salah satu penyebab kegagalan menekan angka Stunting diantaranya kurangnya sosialisasi terkait bahaya Stunting.
“Kami menilai bahwa peran media tidak maksimal dan tidak dilibatkan dalam sosialisasi menekan angka Stunting, ” ucapnya.
Sementara Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Soppeng, Andi Husniati di konfirmasi Via Whatsapp mengatakan bahwa penyebab tingginya angka Stunting di Kabupaten Soppeng karena banyak bayi lahir beratnya kurang.
“Banyak bayi lahir beratnya kurang, ” tulisnya dengan singkat.
Namun terkait dengan Dana Stunting yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal (DIF) mencapai 5 Miliar yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada tahun 2023. Andi Husniati menyarankan untuk menanyakan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng (BPKPD) .
“Tanya Pak Dipa, ” tulisnya.
Media ini berusaha menghubungi Kepala BPKPD namun tidak ada jawaban, pesan Whatsapp yang di kirimkan tercentang 2 namun tidak ada balasan hingga berita dipublish.
