WARTASULSELNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berhasil meredam massa aksi melalui dialog terbuka.
Demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Morowali berlangsung di halaman Kantor DPRD Morowali, Selasa (2/9/2025).
Demonstrasi berlangsung aman, damai, dan tertib dengan pengawalan ketat dari TNI-POLRI.
Nampak Wakil Ketua DPRD Morowali, Sultanah Hadie hadir langsung menemui para Demonstran. Ia menyatakan bahwa, pihaknya bersama pimpinan dan anggota dewan lainnya menyambut baik kehadiran adik-adik yang tergabung dalam aliansi untuk menyampaikan aspirasinya.
“Insya Allah kami akan kawal dan memperjuangkan tuntutan massa aksi. Momentum ini bukan sekadar suara mahasiswa, tetapi juga suara rakyat, suara kita semua,” kata Sultanah kepada wartawan.
Selain itu, ia mengapresiasi kehadiran massa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib, sekaligus memberi penghargaan atas komitmen menjaga situasi tetap kondusif.
“Morowali adalah tanah yang kita cintai bersama. Orasi boleh dilakukan, aspirasi boleh disuarakan, tetapi kita semua dituntut menjaga perdamaian sebagaimana yang disampaikan Bapak Bupati tadi ,” ujarnya.
Adapun dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan, yaitu:
1. Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
2. Melaksanakan reformasi partai politik secara total.
3. Merevisi kebijakan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja agar lebih berpihak pada buruh dan pekerja.
4. Melaksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh.
5. Menolak impunitas pelaku pelanggaran HAM.
6. Menolak revisi KUHAP yang dinilai mengancam demokrasi.
7. Membebaskan massa aksi yang ditangkap di berbagai daerah tanpa syarat.
