Ilustrasi.
WARTASULSELNEWS.COM — Memasuki pertengahan November 2026, pencairan dana bantuan keuangan atau dana hibah untuk partai politik (parpol) di Kabupaten Soppeng tak kunjung terealisasi. Lambannya pencairan anggaran menjelang tutup tahun ini menuai sorotan tajam dan memicu kebingungan di kalangan pengurus parpol.
Pasalnya, waktu yang tersisa kian mepet dengan tenggat waktu pelaporan pertanggungjawaban. Sesuai aturan, seluruh Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah wajib dirampungkan dan diserahkan pada Desember mendatang.
Salah seorang pengurus parpol di Soppeng yang meminta identitasnya tidak dimediakan mengaku resah dengan ketidakpastian tersebut. Ia mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program jika dana baru dikucurkan di penghujung tahun.
”Bagaimana kami mau melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan, sedangkan hingga pertengahan November ini dananya belum juga dicairkan? Sementara Desember nanti semua LPJ sudah harus dilaporkan. Lantas, apa yang mau dilaporkan kalau dananya saja belum masuk?” keluhnya saat ditemui, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, proses pengajuan beserta seluruh kelengkapan administrasi dari pihak partai sebenarnya telah dirampungkan sejak jauh hari sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ketidakpastian jadwal pencairan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng membuat agenda pendidikan politik bagi kader maupun masyarakat, serta operasional kesekretariatan partai, menjadi terhambat.
Para pengurus parpol pun mengkhawatirkan risiko administratif jika pencairan dipaksakan di akhir tahun. Waktu pelaksanaan yang sangat sempit dinilai berpotensi menimbulkan temuan atau kendala saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun instansi pengawas lainnya.
Sebagai informasi, penyaluran bantuan keuangan parpol harus melalui tahapan verifikasi berlapis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelum diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Saat dikonfirmasi terkait kendala pencairan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kabupaten Soppeng, Lies Utini, menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran hibah saat ini berada di bawah kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
”Dana hibah partai politik ada di Kesbang. Bisa barangkali dikonfirmasi ke Pung Surahman selaku Plt Kepala Kesbangpol, karena dana hibah sekarang dikelola oleh SKPD masing-masing,” ujar Lies Utini.
Wartasulselnews.com kemudian berupaya melakukan konfirmasi kepada Plt Kepala Kesbangpol Soppeng, Andi Surahman. Namun hingga berita ini diturunkan, sambungan telepon ke nomor yang bersangkutan hanya berdering tanpa jawaban, dan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang telah terkirim juga belum mendapat balasan.
Meski demikian, para pengurus parpol tetap berharap Pemkab Soppeng melalui instansi terkait segera memberikan kepastian dan mempercepat proses pencairan, agar pelaksanaan program kerja maupun penyusunan LPJ pada Desember nanti tidak terjebak dalam situasi serba mendadak.
