JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) nyampaikan bahwa pemimpin selanjutnya harus merupakan sosok yang berani dan kuat. Hal ini disampaikan dalam puncak Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang diselenggarakan oleh para relawan Jokowi dari seluruh provinsi di Istora Senayan Jakarta. Minggu (14/5).
Jokowi menekankan bahwa memilih presiden di 2024 ini sangat krusial. Ia meminta semua pihak untuk tidak grusa-grusu, tergesa-gesa, dan jangan sampai keliru karena Indonesia adalah negara besar yang berpeluang menjadi negara maju dalam 13 tahun ke depan yang disampaikan oleh para pakar.
“Pemberani, yang berani. Pemberani demi rakyat! Rakyat butuh pemimpin yang paham yang mengerti bagaimana memajukan negara ini,” seru Jokowi.
“Pemimpin itu harus paham dan tahu potensi dan kekuatan bangsa ini. Harus paham memajukan negara uni dari sisi mana. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan,” ucapnya.
Jokowi menyoroti ketidakpastian dunia yang menurutnya masih akan terjadi dalam lima sampai 10 tahun yang akan datang
“Sehingga nahkodanya harus berani. Berani ambil risiko untuk kepentingan bangsa ini,” kata dia.
Jokowi melanjutkan bahwa Indonesia negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh sebab itu, ekspor dalam bentuk mentah tidak boleh diulang lagi. “Pemimpin harus berani memgindustrikan bahan-bahan itu. Hilirisasi harus dilakukan apapun risikonya.”
Ia pun sempat menyinggung soal larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan di World Trade Organization (WTO) oleh Uni Eropa kepada Indonesia. “Kalau pemimpinnya tidak berani pasti mundur minta ampun.”
“Kalau digugat tidak berani, melempem, ya ga akan sampai kita menjadi negara maju,” lanjut dia.
Adapun Jokowi mengatakan pentingnya kepemimpinan yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian dunia ini. “Sekali lagi ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat dan mampu menghadapi ke tidakpastian dunia. Kita butuh kepemimpinan yang kuat. Setuju?“
Musra pendukung Jokowi ini telah diselenggarakan di 29 daerah. Meski demikian, pada hari itu Jokowi tak mengumumkan nama yang ada pada hasil Musra. Ia mengatakan akan menyerahkan nama itu pada koalisi partai politik yang masih bergerak. (*)
